Ketua BKSAP Sambut Menlu Baru, Dorong penguatan Diplomasi Bebas Aktif Demi Kedaulatan dan Kemanusiaan

Jakarta -- Kiloemeter78.Net 

Jakarta 03 Oktober 2026 ]  Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., MA, menyampaikan ucapan selamat kepada Arrmanatha Christiawan Nasir atas pelantikannya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026 di Istana Negara Jakarta.

Syahrul Aidi berharap kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru dapat semakin memperkuat politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, serta membuka ruang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia.

"Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global," ujar Syahrul Aidi.

Menurutnya, diplomasi bebas aktif harus terus menjadi instrumen strategis Indonesia dalam menjaga posisi dan ruang gerak nasional, sekaligus memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri," katanya.

Syahrul Aidi juga menegaskan bahwa Indonesia perlu mempertahankan konsistensinya dalam mendorong perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional. Ia secara khusus menyoroti krisis kemanusiaan yang masih dialami rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan berharap isu ini tetap menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri yang baru.

"Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan. Rakyat Palestina masih menghadapi penderitaan yang luar biasa: kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kami berharap Kementerian Luar Negeri terus memimpin upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, perlindungan bagi warga sipil, serta penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan harus berjalan beriringan dengan perjuangan politik menuju kemerdekaan Palestina. Menurutnya, Indonesia harus tetap konsisten mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta menolak segala bentuk pendudukan dan pemindahan paksa penduduk Palestina dari tanah airnya.

"Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah garis politik luar negeri yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa, dan kita wajib menjaganya," ujar Syahrul Aidi.

Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi Indonesia, termasuk dalam memperjuangkan isu Palestina melalui jalur parlemen di forum seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan kerja sama parlemen bilateral.

"BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional," pungkasnya.