Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Kepala Daker Bandara PPIH Arab Saudi

Gedung KPK.

JAKARTA, Kilometer78.Net – Usut dugaan korupsi kuota haji 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi.

Hari ini, KPK memanggil saksi Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Abdul Basir.

“Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 09 Oktober 2025.

Selain Abdul Basir, KPK memanggil salah satu Direktur Biro travel dari PT Ila Safinatin Najah bernama Abdullah Zunaidi Harahap.

Namun Budi belum memerinci hal yang akan didalami dari pemeriksaan keduanya.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi.

Diketahui sebelumnya, KPK memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab (SM).

Saiful diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Pelayanan Haji Kemenag.

Saiful dicecar soal penyelenggaraan ibadah haji reguler. Sebab, pelayanan haji reguler jadi terdampak imbas adanya korupsi pembagian kuota tambahan dalam kasus ini.

“Penyidik mendalami terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Kenapa ini penting, karena ini kan juga salah satu yang terdampak atau terekses dari adanya diskresi pembagian kuota tambahan,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu, 08 Oktober 2025.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kuota tambahan itu kemudian dibagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya delapan persen dari total kuota nasional. KPK menduga ada kongkalikong pembagian kuota haji khusus tambahan itu antara pihak Kemenag dan travel haji.

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai Rp 1 triliun. KPK juga telah menyita uang, mobil, hingga rumah terkait kasus ini.

Uang yang disita itu antara lain berasal dari pengembalian duit sejumlah biro travel. KPK menduga uang itu merupakan biaya 'percepatan' yang diminta oleh oknum Kemenag, tapi dikembalikan lagi ke pihak travel gara-gara takut kepada panitia khusus haji DPR pada 2024. (*/red)