Aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda Soroti Kinerja Inspektorat Lebak yang Dinilai Abai Awasi Program Desa

Lebak, Kilometer78.Net – Aktivis yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Lebak, Banten, yang dinilai abai terhadap pengawasan berbagai program pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lebak.

Selama ini, masyarakat kerap menyuarakan bahwa sejumlah program desa tidak berjalan efektif dan diduga banyak yang bersifat fiktif. Dugaan tersebut mencakup program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketahanan pangan (Ketapang), serta program-program desa lainnya. Namun hingga kini, belum terlihat adanya keterbukaan informasi yang relevan kepada publik terkait kegiatan audit terhadap kepala desa yang rawan terindikasi melakukan tindakan korupsi di Kabupaten Lebak.

Aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda berharap Inspektorat Kabupaten Lebak bersama Bupati Lebak segera melakukan audit menyeluruh terhadap kepala desa se-Kabupaten Lebak. Mereka juga meminta agar tidak ada pembiaran terhadap oknum-oknum yang diduga membekingi kepala desa dan terus memberikan pembelaan atas dugaan penyimpangan tersebut.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025, dirinya kerap terlibat langsung dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat desa di Kabupaten Lebak. Dari hasil interaksi tersebut, keluhan masyarakat relatif seragam, terutama terkait bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, ditemukan dugaan adanya pemotongan bantuan, penimbunan sembako seperti minyak goreng dan beras, sementara masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.

Selain itu, banyak program desa yang dinilai hanya dikuasai oleh perangkat desa dan tidak dikelola secara transparan. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem manajemen program tersebut serta bagaimana keberlanjutannya ke depan. Padahal, program-program desa seharusnya dikelola secara terbuka dan melibatkan masyarakat agar tercipta kesejahteraan desa serta terwujudnya desa yang mandiri dari hasil program yang telah dianggarkan.

Aktivis tersebut juga mengingatkan agar kepala desa tidak membawa aspirasi masyarakat desa ke pemerintah pusat hanya sebagai umpan. Ia mencontohkan aksi demonstrasi besar-besaran para kepala desa beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan masyarakat, dengan dalih pembangunan desa terhambat karena belum dicairkannya anggaran Dana Desa tahap II oleh Kementerian Keuangan. Namun pada kenyataannya, ketika anggaran program desa telah dicairkan, pelaksanaannya dinilai tidak efektif dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda menyatakan sikap dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki kewenangan agar segera mengagendakan audit terhadap kepala desa di Kabupaten Lebak yang rawan merugikan keuangan negara dan masyarakat.