Panitia Pilkades Desa Karang Bahagia "Dikebiri", Petahana Leluasa Libatkan Perangkat Desa Jadi Tim Sukses

Karang Bahagia - Kilometer78.Net

​KARANG BAHAGIA 15 juli 2026 ]  Proses demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, kini diwarnai dugaan pelanggaran serius yang mencederai prinsip keadilan. Panitia Pilkades setempat disorot tajam karena dinilai tidak berdaya (kangkangi) oleh calon kepala desa petahana yang diduga secara terang-terangan melibatkan perangkat desa ke dalam struktur tim suksesnya.

​Keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis ini bukan sekadar isu belaka. Berdasarkan data yang beredar, nama-nama pejabat struktural desa mulai dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga Kepala Dusun (Kadus) dan staf Trantib terpampang nyata dalam struktur tim kampanye calon petahana.

​Ketidakberdayaan Panitia Pilkades dalam menindak praktik ini menuai kritik pedas dari masyarakat. Sebagai penyelenggara yang seharusnya menjadi wasit yang netral, panitia dinilai membiarkan pelanggaran terjadi di depan mata, sehingga menciptakan medan pertarungan yang tidak seimbang bagi calon penantang lainnya.

​"Panitia Pilkades seolah tidak berdaya dan dikangkangi oleh petahana. Bagaimana mungkin pelanggaran sejelas ini dibiarkan? Nama-nama perangkat desa yang digaji oleh negara justru berani secara terang-terangan menjadi tim sukses. Jika Panitia tidak berani bersikap, maka Pilkades ini sudah cacat sejak awal," ujar salah satu warga yang resah dengan kondisi tersebut.

​Tindakan oknum perangkat desa yang terjun ke politik praktis ini jelas menabrak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 51. Aturan tersebut secara eksplisit melarang perangkat desa terlibat dalam kampanye dan politik praktis.

​Warga menegaskan bahwa keberpihakan ini bukan hanya soal etika, melainkan pengkhianatan terhadap amanat undang-undang. Perangkat desa yang seharusnya berdiri di tengah sebagai pelayan publik, kini justru menjadi "mesin politik" bagi calon petahana demi mempertahankan kekuasaan.

​Masyarakat kini mendesak pihak pengawas Pilkades Kabupaten Bekasi untuk segera turun tangan. Mengingat dampak dari keberpihakan ini sangat merusak iklim demokrasi di tingkat desa, sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat harus menjadi konsekuensi bagi perangkat desa yang terbukti melanggar.

​Hingga berita ini diturunkan, Panitia Pilkades Desa Karang Bahagia dinanti pertanggungjawabannya terkait langkah konkret apa yang akan diambil guna memulihkan integritas Pilkades. Publik terus mengawasi, apakah regulasi masih memiliki taring di Karang Bahagia, atau justru akan terus dikangkangi oleh kekuatan petahana yang haus kekuasaan. (**)