Telusuri
24 C
id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Kilometer78.Net
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukrim
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Politik
  • Olahraga
  • Opini
  • Wisata
  • Teknologi
  • Info dan Tips
  • Kesehatan
  • Kuliner
Kilometer78.Net
Telusuri

Beranda 7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak! 7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak!

7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak!

Redaksi
Redaksi
27 Okt, 2026 0 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp


SERANG, 27 Oktober 2026 — Perkumpulan Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS NAPI) merilis telaah atas tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Banten TA 2019–2025. Hasilnya menunjukkan pola berulang: kelebihan bayar proyek ditemukan setiap tahun, denda keterlambatan baru ditagih setelah BPK menghitungnya, dan masalah yang dinyatakan "sudah ditindaklanjuti" muncul kembali. Telaah ini telah disampaikan kepada Gubernur Banten Andra Soni melalui surat Nomor 250/EKS.NAPI/IX/2026 tanggal 29 September 2026, disertai 13 dokumen analisis, dengan tembusan serupa kepada Ketua DPRD Banten.

"Kami tidak menuduh siapa pun. Semua angka berasal dari dokumen resmi BPK yang terbuka untuk umum. Yang kami tanyakan sederhana: mengapa masalah yang sama terus terulang, dan siapa yang bertanggung jawab?" ujar Ketua Umum EKS NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Temuan utama (LHP BPK TA 2019–2025)

• Gambaran umum: 79 temuan (2020–2025) senilai Rp112,49 M; hanya 25% dipulihkan sebelum LHP terbit, meski opini WTP setiap tahun.

• Denda keterlambatan: ±Rp8,9 M tidak ditagih (2020–2025). Pada 2024, denda terlewat (Rp3,88 M) melebihi seluruh denda yang ditagih (Rp2,64 M).

• Barang untuk masyarakat: Naik dari ±Rp174 M (2018) ke Rp709 M (2025), padahal BPK menilainya sebagian bukan kewenangan provinsi; Rp254,47 M masih di gudang.

• Dana BOS: Rp10,61 M di 61 sekolah (2024): pinjam nama, fee, guru pemilik penyedia. Turun ke Rp41,7 juta setelah sanksi disiplin (2025).

• Sekretariat DPRD: Temuan lima tahun berturut-turut (2021–2025), ±Rp5,41 M, termasuk struk BBM yang menurut SPBU tidak pernah mereka keluarkan.

• RSUD Labuan & Cilograng: Gedung dan alat Rp357,58 M menganggur lebih dari dua tahun; BPK mencatat pemborosan Rp36,86 M.

• UPT Kelapa Dua: Kerugian pajak kendaraan Rp10,81 M (putusan Tipikor); Rp0 kembali ke kas daerah.

• Bank Banten: Modal disetor Rp2,2 T, nilai investasi ±34% di bawah modal, belum ada dividen; seluruh kas daerah ditempatkan di bank ini.

• Kas & tindak lanjut: Kas daerah akhir 2025 Rp335,67 juta; bagi hasil pajak kab/kota Rp308,63 M belum disalurkan; 46 dari 176 rekomendasi BPK belum tuntas.

M = miliar; T = triliun. Angka gabungan dan persentase adalah olahan EKS NAPI atas data LHP, dengan rujukan halaman dalam dokumen analisis.

Dalam enam tahun LHP, satu-satunya sanksi kepegawaian yang tercatat adalah hukuman disiplin di 61 sekolah terkait dana BOS, dan setelah itu nilai temuan turun lebih dari 99%. Untuk temuan lain, yang tercatat hanya penyetoran kembali uang. "Sanksi terbukti bekerja. Obat yang sama perlu diresepkan untuk kantor-kantor yang namanya disebut BPK setiap tahun," kata Tubagus Delly Suhendar.

EKS NAPI meminta Gubernur Banten:

1. membuka matriks tindak lanjut rekomendasi BPK 2019–2025, termasuk 46 rekomendasi yang belum tuntas, penanggung jawab, dan tenggatnya;

2. membuka data tindakan disiplin per temuan dan menerapkan Pasal 24 PP 94/2021 kepada pimpinan OPD yang temuannya berulang;

3. memulihkan kerugian UPT Kelapa Dua dan menunjukkan bukti setor sisa kelebihan bayar;

4. menagih denda, mencairkan jaminan pelaksanaan Rp5,17 M (TA 2019), dan mengumumkan penyedia yang masuk daftar hitam;

5. menjelaskan kebijakan penempatan kas di Bank Banten serta jadwal penyaluran Rp308,63 M kepada delapan kabupaten/kota;

6. menerima audiensi EKS NAPI dan memverifikasi ulang legalitas sekolah swasta penerima Program Sekolah Gratis.

Sejak April 2026, EKS NAPI telah mengirim sedikitnya tujuh surat kepada Gubernur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPRD Banten. Tidak ada tanggapan, Bila informasi tidak diberikan tanpa alasan sah, EKS NAPI akan terus menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, dan menyampaikan saran kepada aparat penegak hukum sesuai Pasal 41 UU Tipikor dan PP 43/2018.

Rilis ini bukan tuduhan. Istilah seperti "kelebihan bayar" dan "pemborosan" adalah istilah pemeriksaan BPK, bukan putusan pidana. EKS NAPI menjunjung asas praduga tak bersalah. Dokumen analisis tersedia bagi media atas permintaa, tutup Tubagus Delly.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini

Posting Komentar

Stay Conneted

facebook Like
twitter Follow
youtube Langganan
vimeo Langganan
instagram Follow
rss Langganan
pinterest Follow

Featured Post

Semarak Milad ke-114 Muhammadiyah, LAZISMU Kota Serang Khitan Puluhan Anak dan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

binacerdasmandiri- November 22, 2026 0
Semarak Milad ke-114 Muhammadiyah, LAZISMU Kota Serang Khitan Puluhan Anak dan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Semarak Milad ke-114 Muhammadiyah, LazisMU Kota Serang Gelar Khitanan Massal SERANG (22/11) – Dalam rangka memperingati Milad ke-114 Muhammadiyah tahun 2026,…

Berita Terpopuler

Hadirkan Motivator Nasional Kang Indra, LDKO ke-VI Himanera Unpam Serang Bakar Semangat Kepemimpinan Mahasiswa

Hadirkan Motivator Nasional Kang Indra, LDKO ke-VI Himanera Unpam Serang Bakar Semangat Kepemimpinan Mahasiswa

November 21, 2026
Antisipasi Banjir dan Ular Saat Musim Hujan, Warga RT. 04 GDR Gelar Kerja Bakti

Antisipasi Banjir dan Ular Saat Musim Hujan, Warga RT. 04 GDR Gelar Kerja Bakti

November 22, 2026
KAPOLRES CILEGON TUTUP TELINGA? AKTIVIS MENUNGGU JAWABAN!

KAPOLRES CILEGON TUTUP TELINGA? AKTIVIS MENUNGGU JAWABAN!

November 17, 2026
BEM Nusantara Banten Desak Polda dan Disnaker Bongkar Kepatuhan Industri Bata Ringan di Kabupaten Serang

BEM Nusantara Banten Desak Polda dan Disnaker Bongkar Kepatuhan Industri Bata Ringan di Kabupaten Serang

November 20, 2026
Aliansi Kajian Monitoring Banten Laporkan Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Ke Kejari Serang

Aliansi Kajian Monitoring Banten Laporkan Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Ke Kejari Serang

November 16, 2026
GASMEN DPD Provinsi Banten & DPC Kota Cilegon Dukung Penuh Prof Dasco Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia

GASMEN DPD Provinsi Banten & DPC Kota Cilegon Dukung Penuh Prof Dasco Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia

November 17, 2026
Dianggap Tidak Beritikad Baik, ASP LAW FIRM Kembali Somasi BANK BRI Cabang Rangkasbitung

Dianggap Tidak Beritikad Baik, ASP LAW FIRM Kembali Somasi BANK BRI Cabang Rangkasbitung

November 16, 2026
MELEDOG! Tujuh Energi Perubahan Budi - Agis untuk Masa Depan Kota Serang.

MELEDOG! Tujuh Energi Perubahan Budi - Agis untuk Masa Depan Kota Serang.

November 15, 2026
Riswan: Tambang Rakyat Ilegal Secara Hukum, tetapi Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Riswan: Tambang Rakyat Ilegal Secara Hukum, tetapi Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

November 18, 2026
Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal: Fokus Dukungan UMKM Kecamatan Serang

Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal: Fokus Dukungan UMKM Kecamatan Serang

November 19, 2026

Berita Terpopuler

Hadirkan Motivator Nasional Kang Indra, LDKO ke-VI Himanera Unpam Serang Bakar Semangat Kepemimpinan Mahasiswa

Hadirkan Motivator Nasional Kang Indra, LDKO ke-VI Himanera Unpam Serang Bakar Semangat Kepemimpinan Mahasiswa

November 21, 2026
Antisipasi Banjir dan Ular Saat Musim Hujan, Warga RT. 04 GDR Gelar Kerja Bakti

Antisipasi Banjir dan Ular Saat Musim Hujan, Warga RT. 04 GDR Gelar Kerja Bakti

November 22, 2026
KAPOLRES CILEGON TUTUP TELINGA? AKTIVIS MENUNGGU JAWABAN!

KAPOLRES CILEGON TUTUP TELINGA? AKTIVIS MENUNGGU JAWABAN!

November 17, 2026
BEM Nusantara Banten Desak Polda dan Disnaker Bongkar Kepatuhan Industri Bata Ringan di Kabupaten Serang

BEM Nusantara Banten Desak Polda dan Disnaker Bongkar Kepatuhan Industri Bata Ringan di Kabupaten Serang

November 20, 2026
Aliansi Kajian Monitoring Banten Laporkan Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Ke Kejari Serang

Aliansi Kajian Monitoring Banten Laporkan Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Ke Kejari Serang

November 16, 2026
GASMEN DPD Provinsi Banten & DPC Kota Cilegon Dukung Penuh Prof Dasco Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia

GASMEN DPD Provinsi Banten & DPC Kota Cilegon Dukung Penuh Prof Dasco Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia

November 17, 2026
Dianggap Tidak Beritikad Baik, ASP LAW FIRM Kembali Somasi BANK BRI Cabang Rangkasbitung

Dianggap Tidak Beritikad Baik, ASP LAW FIRM Kembali Somasi BANK BRI Cabang Rangkasbitung

November 16, 2026
MELEDOG! Tujuh Energi Perubahan Budi - Agis untuk Masa Depan Kota Serang.

MELEDOG! Tujuh Energi Perubahan Budi - Agis untuk Masa Depan Kota Serang.

November 15, 2026
Riswan: Tambang Rakyat Ilegal Secara Hukum, tetapi Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Riswan: Tambang Rakyat Ilegal Secara Hukum, tetapi Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

November 18, 2026
Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal: Fokus Dukungan UMKM Kecamatan Serang

Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal: Fokus Dukungan UMKM Kecamatan Serang

November 19, 2026
Kilometer78.Net

About Us

Kilometer78.Net merupakan portal berita terkini di Indonesia, menyajikan beragam informasi dari berbagai sektor kehidupan yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami untuk membukan wawasan secara luas.

Contact us: redaksikilometer78@gmail.com

Follow Us

Copyright © 2025 Kilometer78.Net
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber