BEM Nusantara Banten Desak Polda dan Disnaker Bongkar Kepatuhan Industri Bata Ringan di Kabupaten Serang
Serang Banten – Kilometer78.Net
Kota Serang 20 November 2026 ] Koordinator BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas industri produsen bata ringan yang beroperasi di Kabupaten Serang, khususnya di wilayah Kecamatan Kibin, Cikande, dan Jawilan.
Menurutnya, aktivitas industri tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan dan peningkatan produksi, sementara kepatuhan terhadap hukum, kewajiban negara, perlindungan tenaga kerja, serta tanggung jawab lingkungan justru luput dari pengawasan.
"Kami mendesak Polda Banten dan Disnaker Provinsi Banten tidak tinggal diam. Seluruh aktivitas industri bata ringan di wilayah Kibin, Cikande, dan Jawilan harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai kegiatan industri berjalan, produksi terus berlangsung, tetapi kepatuhan terhadap aturan justru tidak pernah dipastikan," tegas M. Qolby Yusuf.
Ia menilai terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum, mulai dari kesesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kepatuhan perpajakan, legalitas sumber bahan baku, hingga pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
Menurutnya, Disnaker Provinsi Banten harus memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pengupahan, jam kerja, lembur, jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan di tengah aktivitas industri yang menghasilkan keuntungan besar.
Di sisi lain, Polda Banten diminta menelusuri aspek legalitas operasional dan kemungkinan pelanggaran hukum yang masuk dalam ranah pidana. Pemeriksaan juga perlu memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak ingin ada praktik usaha yang berlindung di balik investasi, tetapi mengabaikan kewajiban hukum. Investasi bukan kekebalan hukum. Setiap pelaku usaha wajib tunduk pada aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, jangan berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi tindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum," lanjutnya.
Qolby juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Justru, pemerintah harus memastikan investasi berjalan secara sehat, transparan, dan tidak merugikan pekerja maupun masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika investasi masuk, tetapi absen ketika hak pekerja harus dilindungi dan kewajiban perusahaan harus diperiksa. Kami meminta Polda Banten, Disnaker, dan instansi terkait membuka ruang pengawasan yang serius, bukan sekadar formalitas birokrasi," tegasnya.
BEM Nusantara Banten meminta agar pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap aktivitas industri di Kecamatan Kibin, Cikande, dan Jawilan, Kabupaten Serang. Hasil pemeriksaan juga diharapkan disampaikan secara transparan kepada publik.
"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan industri. Kami meminta ada langkah konkret, bukan sekadar respons normatif. Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, buktikan melalui hasil pemeriksaan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan biarkan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pelaku usaha," tutup M. Qolby Yusuf.
BEM Nusantara Banten menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, tanggung jawab lingkungan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Posting Komentar