Rumah di Lingkungan Madaksa Diduga Jadi Titik Koordinasi Jatah Bulanan dari Bisnis Solar Ilegal

 Rumah di Lingkungan Madaksa Diduga Jadi Titik Koordinasi Jatah Bulanan dari Bisnis Solar Ilegal

CILEGON – Sebuah rumah di kawasan Madaksa, Kelurahan Taman Sari, Kota Cilegon, diduga kuat menjadi titik koordinasi sejumlah oknum yang terlibat dalam praktik pembagian “jatah bulanan” hasil bisnis solar ilegal di kawasan jalur tol Cikuasa. Informasi ini mencuat setelah warga setempat mengungkapkan adanya aktivitas mencurigakan yang kerap terjadi setiap awal bulan.

Menurut keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, rumah tersebut hampir setiap tanggal 5 hingga 10 selalu ramai dikunjungi orang dari berbagai wilayah, termasuk dari Serang dan sekitarnya. Para tamu tersebut diduga datang untuk mengambil bagian dari pembagian uang hasil bisnis bahan bakar ilegal tersebut.

“Banyak orang dari Serang dan daerah lain datang ke rumah itu setiap bulan. Katanya untuk ambil jatah, jumlahnya bervariasi, sekitar seratus lima puluh ribu sampai tiga ratus ribu rupiah,” ungkap salah satu warga Madaksa kepada wartawan, Rabu (5/11).

Informasi lain menyebut, bisnis solar ilegal yang disebut-sebut sebagai sumber dana “jatah bulanan” itu berasal dari kegiatan penimbunan dan distribusi solar bersubsidi yang telah dioplos. Aktivitas tersebut diduga merupakan kelanjutan dari usaha milik almarhum Abah Ali, yang kini dikabarkan dijalankan oleh keluarganya.

Praktik penyaluran dan pengolahan solar bersubsidi tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam Pasal 55 UU tersebut disebutkan, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Selain itu, tindakan memalsukan atau mencampur solar bersubsidi juga diatur dalam Pasal 54 UU Migas, dengan ancaman hukuman yang sama.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kota Cilegon terkait dugaan aktivitas ilegal di rumah yang dimaksud. Namun, jika informasi warga terbukti benar, maka praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menunjukkan adanya jaringan oknum yang terorganisir dan berani beroperasi di tengah pemukiman padat.