KABB Demo Kemendagri, Tuntut Tangani Pelanggaran Sumpah Jabatan

Jakarta - Kilometer78.Net

JAKARTA  16 Juli 2026 ]  Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Banten Bangkit (KABB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (16/7). Massa menuntut Menteri Dalam Negeri segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Gubernur Banten.

Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah akun Tiktok Wanita Pancasila mengunggah video laporan IF ke Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Dalam unggahan tersebut, IF mengaku telah menjalani nikah siri dengan Gubernur Banten sejak tahun 2021, dan mulai merasa ditelantarkan sejak tahun 2025.

"Dalam video itu terlihat keterangan nikah siri yang ditandatangani AS sebelum menjabat sebagai Gubernur bersama IF, lengkap dengan wali nikah dan dua orang saksi. Jika fakta ini benar, maka sudah sangat jelas Gubernur telah melanggar sumpah jabatannya," tegas Koordinator Lapangan Aksi, Asep Setiadi.

Asep menambahkan, meskipun kemudian muncul video klarifikasi dari IF yang menyebut unggahan pertama sebagai hoaks, namun ia tetap menegaskan telah melapor ke Komnas Perlindungan Perempuan. Hal ini justru memperkuat indikasi bahwa peristiwa nikah siri tersebut nyata adanya.

"Di dalam sumpah jabatan Kepala Daerah telah tertulis jelas untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya. Kita memiliki Undang-Undang Perkawinan, dan nikah siri yang dilakukan Gubernur adalah bentuk pengingkaran nyata terhadap aturan tersebut. Ini pelanggaran tegas terhadap sumpah yang diucapkannya," lanjut Asep.

Selain pelanggaran sumpah jabatan, dugaan nikah siri oleh Kepala Daerah dinilai sebagai perbuatan tercela yang merendahkan moralitas publik serta mencoreng nama baik institusi pemerintahan daerah.

"Terlebih dalam pernyataan pertamanya, IF juga mengaku mengalami perlakuan kekerasan seksual. Jika hal ini terbukti benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masuk ranah pidana dan harus diusut hingga tuntas," ungkap Asep dengan nada tegas.

Aksi yang diinisiasi oleh tujuh LSM yakni Kawan, Ombak, GMAKS, Gasakk, Karat, Gpruk, dan ABM ini menyampaikan tiga tuntutan utama:

Pertama, meminta Mendagri segera membentuk tim investigasi khusus melalui Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan administratif secara proaktif terkait dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan perbuatan tercela yang dilakukan AS.

Kedua, menjatuhkan sanksi tegas hingga proses pemberhentian sementara maupun tetap sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menyelamatkan wibawa Pemerintah Provinsi Banten.

Ketiga, mendorong dan menjamin perlindungan hukum penuh bagi pihak perempuan selaku korban dari segala bentuk intimidasi, baik di ruang siber, proses hukum, maupun ancaman fisik yang mungkin dilakukan oknum-oknum di daerah.

Setelah sempat terjadi desakan massa yang mencoba mendorong gerbang masuk kompleks Kemendagri, akhirnya tujuh perwakilan aksi diperkenankan masuk menyampaikan aspirasi.

Perwakilan KABB diterima langsung oleh Alamsyah, Auditor Inspektorat Jenderal Kemendagri. Pengaduan resmi telah diserahkan, dan pihak Kemendagri berjanji akan segera menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti. Aksi pun berakhir damai dan massa membubarkan diri.